Wagub Dorong Kebijakan DMO dan DPO Sawit Dicabut

Foto Suary/BE : Foto bersama Wagub Rosjonsyah bersama Ketua Apkasindo Gatot Manurung dan tamu yang menghadiri pelantikan DPW Apkasindo Bengkulu.

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Pemprov bersama Apkasindo mendorong agar dicabutnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), karena menurutnya sangat membebani dimana terdapat 70% masyarakat Provinsi Bengkulu berprofesi petani sawit menurut Wakil Gubernur Dr. Rosjonsyah., S.I.P., M.Si saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

“Hampir 70% masyarakat Bengkulu merupakan petani sawit sehingga anjloknya harga TBS sawit sangat berdampak, maka kami ingin agar kebijakan DMO dan DPO dapat dicabut,” ungkap Rosjonsyah, Senin (27/6).

Di sisi lain Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat Manurung., MP., C.APO. juga menyatakan kebijakan DMO dan DPO hanya membebani Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) sehingga berimbas pada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit ditingkat petani, sehingga perlu dicabut untuk memperlancar ekspor yang nanti akan mendongkrak harga TBS di tingkat petani.

“Solusinya cabut kebijakan DMO dan DPO, kalo itu dicabut ekspor pasti lancar dan harga TBS Sawit di Petani akan meningkat, karena kebijakan itu memperberat beban PKS,” jelas Gulat.

Menurut Gulat pihaknya mendukung agar tetap adanya Bea ekspor untuk pajak negara tetapi untuk subsidi minyak goreng cukup menggunakan skema lama yang disubsidi melalui dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) untuk solusi minyak goreng.

“Kami sepakat harus tetap adanya Bea ekspor untuk pajak negara dan minyak goreng cukup disubsidi dari dana sawit berapa pun kami tidak masalah,” sambung Gulat.

Selain itu menurut Gulat pihaknya berpendapat agar perlunya dilakukan pembangunan pabrik turunan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di Bengkulu sehingga dapat menanggulangi turunnya harga TBS sawit dan juga Gulat juga menyampaikan pihaknya akan membantu mendirikan pabrik pengolahan minyak goreng keempat di Indonesia yang pihaknya dorong berlokasi di Provinsi Bengkulu yang akan didanai melalui Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Provinsi Bengkulu menjadi wilayah keempat akan didirikannya pabrik pengolahan minyak goreng dari Petani Sawit Indonesia melalui dana Kementerian Koperasi DAN UMKM,” tambah Gulat.

Sedangkan Ketua DPW Apkasindo Bengkulu menganggap satu – satunya cara tercepat saat ini adalah mencabut kebijakan DMO dan DPO tersebut. “Solusi tercepat satu – satu nya saat ini adalah agar dicabutnya kebijakan DMO dan DPO,” tutur Jakfar.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*