Tolak Perpanjangan HGU

BENGKULU, BE – Izin Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan di Kabupaten Lebong telah berakhir. Rinciannya, HGU PT Perkebunan Mangkurajo dengan luas 300,4 hektare di Desa Trans Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan, HGU PT Budi Agrindo Jakarta di Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara dengan luas 640 hektare dan HGU PT Indo Arabica seluas 560 hektare.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP mengatakan, HGU yang telah habis masa berlakunya itu bisa diserahkan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

“HGU yang telah habis ini tidak perlu diperpanjang lagi. Silahkan serahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya,” terang Dempo kepada BE, kemarin (5/6).

Dijelaskannya, seperti HGU PT Indo Arabica seluas 560 hektare itu telah habis pada 8 Januari 2021 lalu.
Namun, pihak perusahaan masih memiliki hak melakukan perpanjangan izin HGU paling lambat 2 tahun setelah habis masa penggunannya atau paling lambat awal tahun 2023 mendatang.

“Saya rekomendasikan tidak perlu diperpanjang. Ditutup saja dan lahannya dibagikan kepada masyarakat desa penyangga,” ungkapnya.

Ketika lahan HGU yang berisi perkebunan kopi tersebut diserahkan kepada masyarakat, perusahaan tetap bisa mendapatkan hasil. Caranya, menurut Dempo, dengan membeli hasil perkebunan kopi yang dihasilkan oleh petani.
“PT Indo Arabica tidak perlu berkebun lagi, cukup membeli hasil pertanian saja. Nanti dibuatkan MoU bersama bupati dan masyarakat,” tegas Dempo.

Kemudian, lanjut Dempo, untuk HGU miliki PT Perkebunan Mangkurajo dan
PT Budi Agrindo Jakarta juga harus diserahkan kepada masyarakat. Sebab, seperti PT Perkebunan Mangkurajo izin HGU-nya yang diterbitkan pada 6 Desember 1991 tersebut telah habis pada 31 Desember 2015 lalu.
Kemudian, izin HGU PT Budi Agrindo Jakarta yang terbit pada 5 Februari 1990 itu juga telah habis masa berlaku pada 31 Desember 2009 lalu.

“Kita (Komisi I) sudah datang ke Lebong menggelar rapat bersama bupati dan perusahaan. Kesepakatan bupati dan BPN, membentuk Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk dikembalikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dalam pembagian lahan HGU itu, Dempo menyarankan untuk mencari warga yang benar-benar berada di desa penyangga. Sehingga pembagian lahan itu tidak menjadi konflik di kemudian hari.

“Silahkan bentuk tim, dan pastikan warga yang diberikan lahan memang warga desa penyanggah,” tutup Dempo. (151/prw)