Susah Bicara Integrasi Nasional Jika Hukum Diperjualbelikan

Foto Suary/BE : Suasana Seminar APPSI di Balai semarak Bengkulu, Senin (20/6).

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Hukum menjadi kerangka penting dalam menjaga dan membangun integrasi nasional. Tidak seperti kondisi hukum Indonesia yang bisa diperjualbelikan dan hukum yang mendiskreditkan mereka yang lemah.

“Integrasi nasional itu bisa dilakukan asal hukum berjalan adil, tidak seperti saat ini hukum yang mendiskreditkan, bagaimana kita bicara integrasi nasional jika hukum bisa dijualbelikan,” ujar Ketua Dewan Pakar APPSI Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, Senin (20/6) di Balai Semarak Bengkulu.

Disisi lain Dr. M. Alfan Alfian M., M.Si yang merupakan akademisi FISIP Universitas Nasional menyampaikan dalam seminar yang digelar APPSI di Balai Semarak Bengkulu mengatakan, dalam perpektif politik dan hukum untuk menjaga dan menjaga integrasi nasional memiliki hubungan yang sangat erat. Karena hukum merupakan produk politik sehingga hukum yang dibangun seharusnya berbasis pada keadilan yang demokratis.

“Antara politik dan hukum itu hubungannya erat sekali, karena hukum adalah produk politik, sehingga perspektif politik dan hukum itu intinya berbasis keadilan yang demokratis,” Jelas Alfan.

Sistem hukum di Indonesia yang berciri continental dimana semuanya dibuat secara tertulis melalui perundang – undangan dan turunannya sudah sangat baik. Akan tetapi profesionalisme aparat penegak hukum yang sering kali dianggap menyimpang dapat menimbulkan ketidak puasan di masyarakat dan dapat menimbulkan ancaman integrasi nasional.

“Sistem hukum kita eropa continental yang semuanya tertulis sehingga ada ketentuan hukum yang pasti, tapi profesionalisme penegak hukum kita bermasalah sehingga mengancam integrasi nasional,” beber Alfan.

Selain itu Alfan juga mengatakan, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan dalam setiap permasalahan yang terjadu, tetapi juga pendekatan dialogis bisa digunakan seperti yang diamanatkan dalam sila keempat.

“Sila keempat menjadi kata kunci penting dalam mencapai integrasi nasional, yaitu dengan pendekatan dialogis bukan pendekatan keamanan,” katanya.

Menurutnya, pendekatan dialogis pernah diterapkan oleh Gus Dur saat menjadi Presiden dengan melakukan dialog dan merangkul semua kalangan khususnya para kelompok yang tidak puas kebijakan Pemrerintah yang dapat mengancam integrasi nasional.

“Pendekatan dialog seperti yang dilakukan Gus Dur mampu merangkul dan membangun integrasi nasional, bukan dengan pendekatan keamanan,” tutup Alfan.

Pendekatan Keamanan Terlalu Berlebihan

Dalam kesempatan yang sama Ryaas Rasyid dalam seminar dengan tema menjaga dan membangun integrasi nasional mengatakan, integrasi nasional yang paling tinggi adalah ikatan kebangsaan sebagai sebuah proyek politik yang tidak akan pernah selesai.

“Kalau kita bicara tentang integrasi nasional yang paling tinggi adalah ikatan kebangsaan sebagai sebuah proyek politik yang tidak akan pernah selesai dan terus harus diproduksi khususnya secara psikologis,” ujar Ryaas.

Menurutnya ancaman integrasi dapat timbul akibat pendekatan kemanan yang sering kali berlebihan dilakukan Pemerintah. Bukan menghilangkan ancaman integrasi justru mempertebal ancaman integrasi nasional menurutnya.

“Hari ini ketika berbicara integrasi kita lebih banyak bicara tentang integrasi wilayah, pendekatan ancaman integrasi saat ini lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan yang menimbulkan banyak korban malah mempertebal semangat separatisme,” jelas Ryaas.

Selain itu kecemburan bagi kelompok masyarakat yang kurang mendapat tempat juga dapat menimbulkan ancaman integrasi nasional, menurutnya Pemerintah harus mampu merangkul kelompok masyarakat yang berseberangan dalam kerangka kebangsaan.

“Kecemburuan secara psikologis membuat integrasi Indonesia terancam yang kurang mendapat tempat, bagaimana kita mampu membuat komunitas kecil mampu merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Ryaas juga mengatakan ada aspek sosial budaya yang beragam di Indonesia untuk dirangkul dalam kerangka semangat persatuan kebangsaan yang kita sebut sebagai Indonesia.

“Integrasi nasional juga ada dimensi sosial budaya, bagaimana hubungan dari berbagai kalangan yang beragam mampu menyatu dalam ikatan yang disebut Indonesia yang membentuk peradaban besar yang berbasis rasionalitas,” tutup Rasyid.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*