SEKDA TERANCAM 20 TAHUN

Bakti/BE
DITAHAN : Sekda Benteng, EH ditetapkan tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejari Benteng.
Tampak Kepala Kejari Benteng, Tri Widodo SH MH didamping Kasi Pidsus, Bobby Muhamad Ali Akbar SH dan Kasi Intel, Septeddy Endra Wijaya SH MH menggelar press rilis usai penetapan tersangka, Rabu (6/7) sore.

BENTENG, BE – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Benteng, EH.

Sekda ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu tahun 2013 lalu. Nilai kontrak proyek tersebut Rp 311.940.200.

Saat itu, EH menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benteng dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain EH, penyidik juga melakukan penahanan terhadap 2 (dua) orang yang juga telah ditetapkan tersangka. Yaitu, DR sebagai PPTK yang membantu EH, dan HH selaku Direktur PT BPI yang dinyatakan sebagai pemenang tender proyek penyusunan RDTR tersebut.

Pantauan BE, Sekda dan dua tersangka lain dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Yaitu sejak pukul 11.00-16.20 WIB, Rabu (6/7). Ketiganya keluar dari kantor Kejari Benteng dengan menggunakan rompi tahanan dan sudah tangan diborgol. Para tersangka langsung menaiki mobil tahanan Kejari Benteng dan dibawa ke Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu.

Kepala Kejari Benteng, Tri Widodo SH MH, didamping Kasi Pidsus, Bobby Muhamad Ali Akbar SH dan Kasi Intel, Septeddy Endra Wijaya SH MH mengatakan, penyusunan kegiatan RDTR tak sesuai dengan ketentuan.

Dalam penyusunan RDTR tersebut, tersangka HH selaku Direktur PT. BPI yang dinyatakan sebagai pemenang tender tidak mengerjakan langsung proyek tersebut, namun dikerjakan oleh tenaga ahli yang seolah-olah sebagai tenaga ahli PT. BPI.

Dalam penyusunan RDTR tersebut, EH dan DR tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, penyusunan RDTR tidak dilakukan konsultasi maupun koordinasi kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peta yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, sambung Kajari, pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR Kabupaten Benteng tahun 2013 belum dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan penyusunan RDTR dan seharusnya belum bisa dibayarkan. Namun, anggaran kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013 tetap dilakukan pencairan.

“Dari hasil perhitungan kerugian negara (KN) oleh pihak auditor BPKP, dugaan korupsi kegiatan RDTR telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 272.238.720. Para tersangka kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” terang Kajari.

Sejauh ini, sambung Kajari, pihaknya baru menetapkan 3 orang tersangka dan belum bisa memastikan apakah bakal ada tersangka lain. Pun begitu, tim penyidik akan terus melakukan pendalaman dan mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

“Tersangka diancam dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun,” tegas Kajari.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Benteng, Apileslipi SKom MSi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa Sekda Benteng, EH akan pensiun pada 1 Agustus 2023.

Setelah Sekda ditetapkan tersangka, Apileslipi mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Penjabat Bupati Benteng, Dr Heriyandi Roni MSi terkait penunjukan pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) Sekda.
“Tunggu petunjuk Pak Bupati,” singkat Apileslipi.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejari Benteng untuk mengambil surat penahanan. Setelah itu, barulah Pemda Benteng mengambil sikap untuk penunjukan Plh atau Plt.

“Besok akan kami mengambil surat penahanan, setelah itu baru ditindaklanjuti,” pungkasnya. (135)

Grafis Perjalanan Kasus RDTR :

– Kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 311.940.200.

– PT. BPI dinyatakan sebagai pemenang tender tidak mengerjakan langsung namun dikerjakan oleh tenaga ahli yang seolah-olah sebagai tenaga ahli PT. BPI (sudah meninggal). Peran Direktur PT BPI hanya tanda tangan saja.

– Kegiatan RDTR diduga tak sesuai ketentuan dan mulai dilidik Kejari Benteng sejak tahun 2020.

– Kasus naik ke tahap penyidikan pada tahun 2021.

– Saksi yang diperiksa berjumlah sebanyak 27 orang.

– Kerugian negara ditetapkan sebesar Rp 272.238.720.

– Penetapan 3 orang tersangka (EH, DR dan HH) dilakukan pada 6 Juli 2022 dan langsung dilakukan penahanan



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*