Ribuan ASN Masuk Data Bansos Perlu Dievaluasi

Foto Suary/BE : Kadis Dinsos Provinsi Iskandar Zo saat diwawancarai wartawan

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Hasil evaluasi Kementerian Sosial (Kemensos) masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak layak menerima Bantuan Sosial (Bansos) masih masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Iskandar Zo setelah dilakukan sinkronisasi data DTKS milik Kemensos dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kemudian pemotretan atau geotagging yang digunakan untuk proses menambahkan informasi geografis ke berbagai media dalam bentuk metadata ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan anggota TNI, Polri maupun Pegawai BUMN dan itu jumlahnya ribuan yang masih masuk ke dalam DTKS penerima Bansos.

“Kita harus akui juga temuan Kemensos setelah melakukan pemadanan data dukcapil dan pemotretan atau geotagging masih banyak yang tidak layak seperti ASN, TNI, POLRI, BUMN masih masuk, dan jumlahnya ribuan,” ungkap Iskandar, Kamis (9/6).

Untuk itu pihaknya saat ini mendorong Dinsos di tingkat kabupaten dan kota di Bengkulu untuk terus melakukan pembaharuan dan validasi DTKS setiap bulannya diaplikasi SIKS-NG milik Kemensos untuk menanggulangi hal tersebut selain itu juga perubahan data terus terjadi dari adanya perpindahan domisili warga, perubahan status ekonomi, hingga warga meninggal dunia.

“Untuk upgade Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kita sudah mendorong Pemda Kabupaten Kota untuk setiap saat updating karena sekarang bisa setiap bulan melalui aplikasi SIKS-NG,” bebernya.

Iskandar juga menyampaikan untuk Dinsos ditingkat Kabupaten Kota untuk tidak ragu mengeluarkan keluarga yang sudah mampu dan tidak layak untuk menjadi KPM Bansos karena hal tersebut sudah menjadi tugas Dinsos untuk terus memvalidasi data dan hal tersebut sudah pihaknya sampaikan saat rapat bersama dengan Dinsos seluruh kabupaten/kota di Bengkulu.

“Inilah tugas Dinsos Kabupaten kota untuk mengeluarkan mereka yang tidak layak menerima bansos tanpa harus berdiskusi lagi, itu juga sudah kami sampaikan dalam rapat dengan seluruh dinsos kabupaten kota,” tegasnya.

Hal tersebut penting untuk dilakukan karena DTKS menjadi acuan penyaluran berbagai Bansos yang digulirkan Pemerintah sebagai jaring perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST) yang saat ini menurut Iskandar jumlah DTKS mencapai 1.090.000 jiwa dengan 390.000 Kepala Keluarga (KK).

“DTKS kita 1.090.000 jiwa KK 390.000 itu updating bulan Februari kemarin,” tutup Iskandar.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*