Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Bengkulu 2021 Disahkan dengan Catatan

Iman/ BE – Paripurna pengambilan keputusan terhadap raperda pelaksanaan APBD 2021 di ruang rapat DPRD, Selasa (05/07).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – DPRD Kota Bengkulu kembali menggelar Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap raperda pelaksanaan APBD 2021 di ruang rapat DPRD, Selasa (05/07).

Dalam paripurna ini, LKPj Walikota terhadap APBD 2021 diterima dan disahkan namun dengan beberapa catatan yang diberikan DPRD. Selanjutnya, eksekutif dan legislatif tinggal membahas terkait APBD perubahan dan APBD 2023.

Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi yang menghadiri paripurna tersebut mengatakan beberapa yang menjadi catatan yakni terkait solusi terhadap nasib PTT dengan rencana pemerintah pusat untuk merekrut PPPK. Selain itu ia mengatakan perekrutan P3K tentunya akan membebani keuangan daerah dan bisa saja tak bisa melakukan pembangunan jika P3K direkrut.

“Kita harus memikirkan nasib PTT ini. Tadi ada catatan dewan bagaimana kedepan kita memikirkan nasib PTT ini. Syukur-syukur bisa direkrut semua 3 ribu orang ini, namun tentunya habis APBD kita untuk menggaji PPPK dan tidak bisa melakukan pembangunan lagi. Selain itu paripurna ini merupakan gambaran selaras antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Bengkulu dan membahagiakan masyarakatnya,” jelas Dedy.

Dengan kesimpulan, LKPJ pemerintah Kota Bengkulu pada APBD 2021 hanya menghasilkan sisa lebih pembayaran atau silpa senilai Rp 60.452.448.476,68. Dengan pengesahan Raperda ini menjadi perda, Pemerintah kota bersama DPRD tinggal memikirkan rancangan APBD perubahan dan APBD murni 2023 kedepan. (Imn)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*