Program STB Gratis untuk Kota Bengkulu Belum Capai Satu Persen

FOTO DOKUMENTASI MC PROVINSI/BE – Gubernur Bengkulu foto bersama dengan komisioner KPID Provinsi Bengkulu, Selasa (14/6).

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu dengan salah satu agenda membahas distribusj program Set Top Box (STB) atau migrasi televisi analog ke digital.

Gubernur Bengkulu DR. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan bahwa distribusi STB gratis yang menjadi salah satu agenda program migrasi TV analog ke TV digital hanya diperlukan pola distribusinya agar dapat berjalan dengan baik, jika diperlukan ASN yang telebih dahulu.

“Tadi sudah dibahas terkait polanya apakah ASN dulu jika perlu surat edaran akan kita buatkan,” ujar Rohidin, Selasa (14/6).

Di sisi lain, Ketua KPID Provinsi Bengkulu Alberce Rolanda Thomas mengatakan, saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan program STB gratis dari pusat sebanyak 14 ribu unit untuk tahap pertama.

“Provinsi Bengkulu untuk tahap pertama lebih kurang mendapatkan stok 14 ribu STB, Kota Bengkulu lebih kurang 9 ribu sisanya untuk Bengkulu Tengah,” ujar Alberce.

Semoga terjadi penundaan akibat kurangnya realisasi pendistribusian STB gratis yang dilakukan, dari 14 ribu unit STB untuk Bengkulu realisasinya tidak mencapai 1%.

“Penundaan program TV analog karena adanya distribusi STB yang tidak merata, dibawah 1% untuk pendistribusiannya,” tuturnya.

Pendistribusian STB tersebut dilakukan oleh pemegang MUX yaitu RCTI, INDOSIAR dan TVRI yang berhak mendistribusikan MUX tersebut. “Pemegang MUX RCTI, INDOSIAR dan TVRI yang berhak melakukan pendistribusian,” jelasnya.

Program migrasi TV analog ke TV digital dibagi 3 tahap, tahap pertama pada tanggal 30 April, tahap kedua tanggal 25 Agustus dan tahap 3 pada tanggal 2 November tahun ini. Sedangkan untuk Bengkulu saat ini masih dalam koordinasi dengan pusat.

“Tahap pertama 30 April, kedua 25 Agustus tahap ketiga 2 November akan padam total. Untuk Bengkulu saat ini masih dalam koordinasi ke pusat,” ungkapnya.

Tahap pertama kemarin baru 3 Provinsi yang menjalankannya yaitu Provinsi Riau, NTT dan Papua Barat. “Tahap pertama baru 3 provinsi yaitu Riau, NTT dan papua Barat,” tutup Alberce.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*