Peringkat Ekonomi Indonesia Naik

JAKARTA – Indonesia terlihat makin elok di mata dunia internasional. Dalam laporan terbaru World Bank Doing Business (WBDB) 2013, Indonesia berhasil menempati peringkat 128 atau naik dua peringkat jika dibandingkan dengan laporan World Bank Doing Business 2012 yang di posisi 130.
Direktur World Bank Indonesia Stefan Koeberle mengatakan, Indonesia telah membuat beberapa perbaikan mendasar selama delapan tahun terakhir. “Perbaikan ini terus diupayakan untuk memperkuat perekonomian,” ujarnya kemarin (23/10).

WBDB 2013 merupakan seri ke-10 dari laporan investigasi tahunan Bank Dunia yang dilakukan di 185 negara untuk mengukur kemudahan berbisnis di tiap-tiap negara. Kemarin laporan setebal 270 halaman tersebut dirilis langsung oleh kantor pusat Bank Dunia di Washington DC, AS.

Menurut Koeberle, WBDB 2013 menyorot  sepuluh kriteria yang terkait dengan regulasi yang memudahkan atau justru menyulitkan para pebisnis. Dari sepuluh kriteria yang ditetapkan World Bank dalam laporan Doing Business 2013, ada lima kriteria yang mengakibatkan Indonesia naik peringkat dan lima kriteria lain Indonesia turun peringkat. “Perbaikan layanan mendapatkan listrik di Indonesia adalah yang paling signifikan,” katanya.

Sebagai gambaran, dalam kriteria akses mendapatkan listrik,  Indonesia yang pada Doing Business 2012 berada di peringkat 158 kini melonjak sebelas tingkat ke peringkat 147. Kemudahan akses listrik inilah yang mendapat sorotan utama dari World Bank.

Dalam laporannya, World Bank menyebutkan salah satu upaya yang sangat baik sudah dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini terkait dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan sambungan listrik baru bagi pelaku bisnis maupun rumah tangga.

Sebagaimana diketahui, ketika Dahlan Iskan diangkat menjadi direktur utama PT PLN pada 23 Desember 2009, salah satu program utamanya adalah menyelesaikan daftar panjang antrean listrik yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,5 juta antrean.

Mengambil momentum Hari Listrik Nasional, pada 27 Oktober 2010, PLN mencanangkan program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan Listrik (GSSSL). Program tersebut terus dikembangkan hingga dalam waktu singkat seluruh daftar antrean sudah bisa diatasi. Tidak hanya itu, melalui gerakan ini, praktik pungutan liar (pungli) yang membuat biaya penyambungan listrik begitu mahal pun bisa diberantas.

Empat kriteria lain yang menaikkan peringkat adalah kemudahan dalam pendaftaran properti, aturan ekspor-impor, komitmen terhadap kontrak, serta resolving insolvency atau regulasi yang memudahkan perusahaan untuk keluar dari kesulitan keuangan.

Sebaliknya, lima kriteria yang menurunkan peringkat Indonesia adalah regulasi dalam memulai bisnis, izin mendirikan bangunan (IMB), akses kredit perbankan, perlindungan terhadap investor, serta pembayaran pajak. Agregat dari naik  turunnya sepuluh kriteria inilah yang menempatkan Indonesia berada di posisi 128.

Bagaimana posisi Negara lain? Peringkat 1 WBDB 2013 masih ditempati oleh Singapura. Ini berarti negara kota itu telah tujuh tahun berturu-turut menempati posisi puncak WBDB. Beberapa negara di Asia Tenggara juga menempati posisi yang cukup tinggi, misalnya Malaysia di posisi 12 dan Thailand 18. Vietnam di posisi 99 dan Filipina di posisi 138.

Laporan World Bank menyebut, WBDB merupakan parameter untuk mengukur regulasi di suatu negara sehingga tidak mencerminkan secara langsung potensi investasi di negara bersangkutan.

Karena itu, tidak mengherankan jika Indonesia, India, dan Brasil yang kini menjadi favorit investor global justru mendapatkan peringkat yang cukup rendah dalam WBDB 2013. Misalnya, Brasil di posisi 130 dan India di posisi 132. Mereka berada di bawah peringkat Indonesia.

Sebagai gambaran, Indonesia, India, dan Brasil masuk daftar lima besar dalam Top 10 Prospective Host Economies 2012″2014 atau negara yang paling prospektif di mata investor. Daftar tersebut dirilis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan.

Artinya, meski regulasi yang mendukung kemudahan bisnis masih belum optimal, besarnya potensi negara seperti Indonesia, India, dan Brasil tetap membuat investor menanamkan modalnya.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengakui, masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk membenahi iklim investasi. “Pembenahan infrastruktur dan birokrasi perizinan menjadi fokus. Kalau ini berhasil diperbaiki, ekonomi Indonesia akan tumbuh pesat,” ujarnya. (owi/c1/nw)