Pendapatan Daerah Rp 1,169 T

MEDI/BE
Pimpinan DPRD dan Wakil Wali Kota Bengkulu memperlihatkan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2022 yang sudah ditandatangani, Selasa (2/11).

BENGKULU, BE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Bengkulu telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dengan total pendapatan sebesar Rp 1,169 triliun, kemarin (2/11).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, Pudi Hartono menyampaikan dalam kebijakan umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2022 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, kemudian pemanfaatan dan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing menuju Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat.

“Pendapatan sebesar Rp 1,169 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 238 miliar, dan Pendapatan Transfer Rp 931 miliar,” kata Pudi saat membacakan hasil pembahasan dalam sidang paripurna, kemarin.

Ia juga memaparkan rekapitulasi dari sisi belanja daerah sebesar Rp 1,90 triliun, yang terdiri dari belanja operasi Rp 933 miliar, belanja modal Rp 157 miliar, belanja tidak terduga Rp 1 miliar dan belanja transfer Rp 36 juta.

“PPAS APBD 2022 mengalami surplus sebesar Rp 77,7 miliar. Surplus tersebut akan digunakan untuk menutupi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 5 miliar dan
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82,7 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut diterangkan Pudi bahwa Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan pembahasan secara efisien dan komprehensif agar OPD melakukan pelayanan maksimal untuk menambah PAD.

Selain itu, Banggar DPRD juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi, diantaranya Pemkot diminta lebih mendorong setiap OPD untuk melakukan inovasi dalam mencari sumber-sumber yang berpotensi dalam peningkatan PAD.

Kemudian, perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan secara komprehensif seluruh OPD berkenaan dengan objek pajak serta dibuatnya satu kajian ilmiah terkait perlindungan PAD.
“Kita juga memberikan rekomendasi agar perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) terkait pengambilan data pajak lampu jalan yang sampai saat ini belum didapat dari pihak PLN,” papar Pudi dari Fraksi PKS ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi menyampaikan pihaknya akan memaksimalkan PAD yang nantinya ditekankan kepada setiap OPD untuk berinovasi. Sebab, banyak program atau kegiatan yang tertunda atau tidak bisa dilakukan dikarenakan pendapatan daerah yang sangat kecil.

“Peningkatan PAD dari sektor pajak daerah seperti PBB, pajak hotel dan restoran. Dan kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk taat membayar pajak, sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan,” sampai Dedy.

Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto menambahkan, selain fokus dalam peningkatan PAD, pihaknya juga mendorong agar pemkot fokus dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Selain itu, kualitas pelayanan publik di kota Bengkulu juga harus ditingkat, termasuk memenuhi kebutuhan sarana fasilitas di OPD-OPD pelayanan publik.

“Seperti di DLH soal pelayanan sampah, kemudian Dinas Damkar pelayanan bencana kebakaran agar sarana mereka dipenuhi. Termasuk pelayanan administrasi kependudukan, jangan sampai pelayanan publik kita terganggu,” imbuh Suprianto. (805)