Pemprov Minta PKS Beli TBS Sesuai Harga Kesepakatan

Foto Suary/BE : Gubernur Menerima Audiensi Masyarakat Napal Putih dan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara di Balai Semarak Bengkulu.

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan beberapa kali surat kepada Bupati di Kabupaten yang memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) untuk menegakkan aturan hasil kesepakatan Tim Penetapan Harga tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bengkulu DR.drh. Rohidin Mersyah, MMA usai menerima audiensi masyarakat Ulok Kupai Bengkulu Utara yang menyampaikan aspirasi terkait anjoknya harga TBS karena perusahaan Kelapa Sawit (PKS) tidak membeli TBS sawit sesuai dengan harga kesepakatan Tim Penetapan Harga TBS yang dilakukan pada tanggal 21 Juni kemarin sebesar Rp 1.942 per kg di tingkat pabrik dengan toleransi harga sebesar 5% atau Rp 1.845 per kg kami juga sudah bersurat ke Bupati untuk menegakkan aturan.

“Kita sudah mengeluarkan surat beberapa kali surat hasil penetapan harga TBS berdasarkan kesepakatan, tapi ternyata tingkat kepatuhan PKS sangat jauh dari yang kita tetapkan,” ungkap Rohidin, Jum’at (24/6).

Rohidin juga menyampaikan agar masyarakat tidak melakukan hal – hal anarkis karena permasalahan tersebut karena menurutnya persoalan ini sudah menjadi persoalan nasional.

Selain itu Pemprov juga sudah mengeluarkan kabijakan untuk seluruh PKS di Provinsi Bengkulu untuk dapat membuka data jumlah produkai CPO dan juga data 20% kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk pemenuhan bahan baku kebutuhan dalam negeri dijual kemana, sehingga Pemprov bisa menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa PKS di Bengkulu sudah memenuhi kewajiban DMO 20% untuk dalam negeri.

“Pesan saya jangan anarkis ini persoalan kita hadapi secara nasional dan kita akan terus memantau, terakhir kita sudah buat kebijakan untuk seluruh PKS di Bengkulu untuk memastikan data produk CPO nya berapa, kemudian 20% kewajiban DMO untuk bahan baku minyak goreng disuplai kemana, agar kita bisa bicara di nasional bahwa Bengkulu mematuhi kewajiban 20% DMO,” jelas Rohidin.

Selain itu ketika ditanya wartawan terkait perusahaan yang membeli dibawah harga ketetapan, Gubernur menyatakan belum bisa menjelaskannya.

Disisi Zamhari as Jamal selaku Ketua Suku Pekal Ketahun yang menghadiri audiensi kepada Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa harga TBS pagi ini di wilayah Ketahun anjlok mencapai Rp 970 di pabrik, jika sampai di Petani hanya Rp 300 karena dipotong upah sebesar Rp 300 dan biaya angkut Rp 250.

“Harga TBS pagi ini Rp 970 di pabrik, di petani sampai Rp 300 bersihnya karena dipotong upah Rp 300 dan angkut sampai Rp 250 menurut pabrik karena tanki mereka sudah penuh,” ujar Zamhari.

Selain itu hari ini mulai berlaku pembatasan mobil antri di PKS untuk truk hanya boleh 50 unit dan mobil kecil hanya 30 unit setiap harinya hingga waktu yang belum ditentukan. Hal itu karena sebelumnya antri mobil yang mengangkut TBS ke pabrik bisa mencapai 2 KM.

“Mulai hari ini pembatasan mobil antri karena sebelumnya antri bisa sampai 2 KM akhirnya pihak pabrik membatasi mobil masuk untuk truk 50 dan mobil kecil 30 setiap harinya sampai waktu yang belum ditentukan,” tutup Zamhari.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*