Minimalisir Konflik HGU

IST/BE
DATANGI: Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor PT Bio Nusantara Teknologi/Shil Group di Kecematan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Kamis (4/8).

Komisi I Datangi PT Bio

BENGKULU, BE – Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor PT Bio Nusantara Teknologi/Shil Group di Kecematan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedatangan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP bersama anggota Komisi I Raharjo Sudiro S Sos dan Drs Sarjoni Hanafi yang disambut menagemen perusahaan itu, untuk meminimalisir terjadinya konflik masyarakat dengan PT Bio Nusantara Teknologi/Shil Group. Sebab izin hak guna usaha (HGU) PT Bio Nusantara Teknologi/Shil Group yang telah diambil alih oleh PT SIL itu akan habis pada tahun 2025 mendatang.

“Izin HGU PT Bio ini terkahir tahun 2025. Memang masih lama. Namun perusahaan diberikan waktu 2 tahun sebelum izin HGU habis untuk mengajukan perpanjangan. Kita ingatkan kepada PT Bio agar tidak berkonflik dengan masyarakat,” terang Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP kepada BE, kemarin (4/8).

Dijelaskannya, perpanjangan izin HGU miliki perusahaan itu sering terjadi konflik dengan masyarakat desa penyangga. Hal itu karena banyak syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Sehingga masyarakat harus berkonflik. Baik itu soal lahan plasma 20 persen, CSR maupun program lain yang belum terealisasi maksimal oleh perusahaan kepada masyarakat.

“Kita ingatkan syarat-syarat perpanjangan izin HGU itu harus lengkap. Jangan ada yang kurang, akhirnya berpotensi konflik dan berimbas kepada masyarakat,” tambahnya.

Politisi PAN ini menegaskan, ketika perusahaan tidak berkonflik dengan masyarakat. Maka investor itu akan nyaman dan aman melakukan aktifitasnya. Masyarakat harus tetap mendapatkan perhatian penting oleh perusahaan. Jangan sampai masyarakat menjadi penontot di daerahnya sendiri.

“Terpenting kepedulian masyarakat itu harus tinggi. Itu tidak boleh dikesampingkan. Agar investasi bisa aman dan nyaman,” ungkap Dempo.

Senada, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Raharjo Sudiro S Sos menegaskan, PT Bio Nusantara saat ini telah diambil alih managemennya oleh PT SIL. Dalam pertemuan itu, PT SIL berkomitmen akan merubah semua sistem kerja yang selama ini telah dilakukan oleh PT Bio. Termasuk dalam penyaluran CSR, jika selama ini diberikan Rp 1 juta untuk satu desa penyanggah. Maka berikutnya pembagian CSR itu akan lebih transparan kepada masyarakat.

“Jangan sampai berkonflik kedepannya. Tenaga kerja juga kedepan, harus lebih banyak dari masyarakat sekitar,” beber Raharjo yang akrab disapa Jojo.

Untuk kewajiban lahan plasma 20 persen, Jojo mengatakan, pihak PT SIL saat sedang melakukan pengukuran lahan HGU seluas 5.800 hektare. Pemberian lahan 20 persen dari luas HGU itu nantinya harus benar-benar transprasan. Jangan sampai masyarakat desa sekitar, justru tidak mendapatkan pembagiannya.

“Jadi harus benar-benar transparan. Siapa yang mendapatkannya itu harus jelas dan sesuai dengan aturan. Karena konflik yang terjadi saat ini antara perusahaan dan masyarakat ini, karena tidak ada transparansi. Sudah banyak contohnya,” tegasnya.

Jojo meminta PT SIL harus benar-benar berkomitmen dan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD. Semua masyarakat juga harus mengawal rencana perpanjangan izin HGU tersebut.

“Mari kita awasi bersama. DPRD pun akan komitmen melakukan pengawasan khusus soal ini. Agar masyarakat tidak dirugikan,” tandas Jojo. (151/adv)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*