Masyarakat Pesisir Barat Seluma Tagih Janji Gubernur

Foto Suary/BE : Masyarakat pesisir barat Kabupaten Seluma bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Kanopi Bengkulu dan BEM dari berbagai kampus di Bengkuku menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/7).

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Masyarakat pesisir barat Kabupaten Seluma bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Kanopi Bengkulu dan BEM dari berbagai kampus di Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu, Senin (4/7).

Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut M. Franki Wijaya dari Walhi Bengkuku menyampaikan ada dua tuntutan yang mereka bawa untuk Gubernur Bengkulu. Pertama meminta Gubernur Bengkulu mengeluarkan pencabutan izin PT. Faming Levto Bakti Abadi (FLB). Gubernur pernah membentuk tim terpadu dan hasilnya tidak adanya izin yang lengkap.

“Tuntutan kami pertama, minta Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin,” jelas Franki.

Tuntutan kedua menagih janji Gubernur Bengkulu yang pernah mengatakan pada aksi tanggal 3 Januari 2022 yang lalu mengatakan akan meminta aparat penegak hukum menindak PT. FLB apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Tapi pada kenyataan saat ini bukti bahwa menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, saat ini PT. FLB sedang melakukan pengurusan perizinan. Padahal faktanya di lapangan PT. FLB sudah beroperasi hal itu jelas sebuah pelanggaran berat. Selain itu terdapat juga sebagian wilayah PT. FLB masuk di dalam kawasan cagar alam

“Kedua, Gubernur bersama sekda pernah mengatakan pada aksi kami dahulu bahwa apabila ada ditemukan pelanggaran maka mereka akan meminta aparat penegak hukum untuk menindak PT. FLB,” sambung Franki.

Menurutnya aksi unjuk rasa hari ini merupakan buntut dari berbagai upaya yang pihaknya lakukan bersama masyarakat Pesisir Barat Seluma. Setelah 2 kali upaya menemui Bupati Seluma gagal kemudian permohonan untuk hearing tanpa aksi unjuk rasa dengan Gubernur Bengkulu tidak diindahkan.

Maka pihaknya memutuskan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Tapi sayangnya Gubernur, Wakil Gubernur sedang melakukan dinas keluar Provinsi sedangkan Sekretaris Daerah Cuti melaksanakan ibadah haji. Sehingga diterima hanya oleh Plh. Sekda Fachriza Razie didampingi Kepala Dinas ESDM provinsi, Kepala Dinas DLHK provinsi dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi.

Dikarenakan Plh. Sekda tidak bisa memenuhi tuntuan untuk mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin ke Kementerian ESDM maka pertemuan yang diwakili 11 orang peserta unjuk rasa tidak menemukan titik temu.

“Sebelumnya kami bersama masyarakat sudah beberapa kali minta untuk hearing dengan Gubernur Bengkulu, tapi tidak diindahkan. Sehingga kami memutuskan hari ini untuk menggelar aksi demosntrasi,” kata Franki.

Di sisi lain Syahirin salah satu warga masyarakat Desa Penago baru menyatakan bahwa masyarakat 6 (enam) Desa penolak Tambang Pasir Besi di Desa Pasar Seluma yaitu Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah, Desa Penago Baru, Desa Penago I, Desa Pasar Talo, Desa Margo Pari sudah menolak sejak tahun 2005, tetapi izin tetap saja terbit.

“Kami masyarakat sudah sejak tahun 2005 menolak adanya tambang pasir besi di desa kami,” ungkap Syahirin.

Syahrin juga mengatakan bahwa penolakan tersebut karena jika tambang pasir besi tersebut beroperasi maka 6 desa tersebut tidak ada penghalang dengan bibir pantai sehingga beresiko terhadap bencana, kemudian salah satu mata pencaharian masyarakat dalam mencari remis tidak bisa lagi dilakukan.

“Kami akan beresiko terhadap bencana dan salah satu sumber pendapatan kami remis yang menjadi makanan khas Seluma juga terancam,” tutup Syahirim.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*