Masih Mentok di KUA-PPAS

TALANG EMPAT, BE – Pengesahan APBD 2012 Kabupaten Bengkulu Tengah, tampaknya masih membutuhkan waktu panjang. Memasuki awal bulan Febuari ini ternyata pembahasan APBD di daerah pemekaran paling bungsu itu masih mentok di KUA-PPAS. Padahal semestinya awal bulan Januari lalu dana APBD itu sudah digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pelayanan pada masyarakat. Penjabat Bupati nana Sudjana SSos mengakui lambannya pembahasan RAPBD itu. Menurutnya hari ini KUA-PPAS itu dibahas lagi hari ini antara TPAD (Tim Pembahasan Angaran Daerah) bersama Badan Anggaran DPRD. Program Pemkab tahun 2012 ini tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan fisik kantor pemerintahan. Apabila program itu disetujui dalam pembahasan KUA PPAS yang dibahas hari ini maka pembangunan jalan dan kantor pun dilaksanakan. “Pembangunan di Benteng masih memprioritaskan pembangunan fisik kantor .Karena saat ini kantor-kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) belum ada,” kata Nana saat diwawancarai BE di aula kantor Bupati Benteng. Nana mengatakan keterlambatan pengesahan APBD bukanlah hal disengaja oleh Pemkab dan Dewan. Hal itu terkait masih adanya perbedaan tentang program Benteng yang akan dilaksanakan selama tahun 2012 antara TPAD Pemkab dan Banggar dewan. Sekretaris Bappeda Benteng Iwan Setiawan, MSi mengutarakan tertundanya pembahasan KUA pada minggu lalu terfokus pada kenaikan PAD yang dipatok tim Banggar DPRD mencapai Rp 6,5 miliar. Sementara TAPD hanya sanggup menghasilkan Rp 3,5 miliar saja, artinya ada selisih hingga 50%. “Jadi pembahasan KUA-PPAS terpaksa dipending sebelumnya. Namun rapatnya kita lanjutkan besok (hari ini-red) di Puncak Tahura Hotel,” jelas Iwan. Ditambah Iwan, pembahasan kali ini masih menyangkut kebijakan umum anggaran (KUA). Sementara untuk PPASnya akan menyusul, yang itu dikhawatirkan Iwan bakal terlambat mengingat untuk membahas KUA saja belum selesai. Belum lagi akan membahas plafon penggunaan anggaran sementara (PPAS). “PAD belum bisa dipastikan mengingat kenaikan PAD akan berdampak pada biaya ekonomi tinggi yakni kenaikan pajak. Imbasnya masyarakat akan ikut menanggung,” jelas Iwan. Sementara anggota Banggar Suharto menjelaskan PAD dinaikkan mengingat aspek pendapatan daerah yang dimiliki Benteng cukup besar. Sebab itu, sudah sewajarnya bila PAD naik. “Kami minta dinaikkan, dan program harus menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Suharto. (cw2)