Mantan Kadisdik Seluma dan Menantu Dituntut Penjara

TRI/BE – Sidang kasus korupsi dana bos Afirmasi kabupaten Seluma

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Setelah mengikuti serangkaian persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, dua terdakwa kasus korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi di Kabupaten Seluma memasuki agenda pembacaan tuntutan.

Sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Emzaili Hambali dan menantunya Filya Yudiati Asmara ini dipimpin oleh Majelis Hakim Dicky Wahyudi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu Dewi Kemalasari mengatakan, terhadap kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman pidana penjara.

Ia menyebutkan, terhadap terdakwa Emzaili Hambali dituntut selama 1 tahun 6 bulan dengan uang pengganti Rp. 582 juta lebih dan denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun untuk uang pengganti sudah dikembalikan ditahap penyelidikan di Desember 2021 lalu.

Sedangkan untuk menantunya Filya dituntut selama 1 tahun penjara denda Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Untuk kedua terdakwa sudah kita tuntutan dan hal yang memberatkan dalam tuntutan ini adalah terdakwa Emzaili merupakan PNS dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan program tersebut. Kalau untuk terdakwa Filya karena ikut terlibat dan tidak kooperatif,” kata Dewi Kemalasari usai melakukan persidangan, Selasa (12/7).

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Emzaili Hambali yakni Sopian Siregar mengungkapkan, dengan tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa sudah tepat dengan menerapkan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kedepan akan menyiapkan materi pembelaan terhadap terdakwa.

“Fakta di persidangan memang seperti itu dan untuk pembelaan nanti akan kita beberkan dalam pledoi yang nanti akan kit tuangkn di persidangan selanjutnya,” tutup Sopian Siregar.

Diketahui, kedua tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana BOS atau mark up harga pengadaan komputer. Dimana dalam kegiatan itu, pembelanjaan komputer merupakan wewenang kepala sekolah, namun pada nyatanya tersangka Emzaili Hambali mengambil alih hal tersebut dan melakukan tindakan mark up bersama menantunya.

Sementara sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), komputer tersebut dibeli dengan harga Rp.13 juta. Namun oleh kedua tersangka dibeli dengan harga Rp. 8,5 juta. Sehingga berdasarkan hasil audit BPKP, terdapat selisih pembayaran mencapai Rp.582 juta yang menjadi kerugian negara.

Dari total kerugian negara tersebut, tersangka EH telah mengembalikan uang sebesar Rp.300 juta saat tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Kemudian melakukan pengembalian kembali sebesar Rp. 282.150.000 dalam rangka penitipan uang kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka Emzaili Hambali. (TRI).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*