Mantan Camat Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Ist/BE – Terdakwa Asnawi Amri saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu

Bengkulu, bengkuluekspress,com – Asnawi Amri yang merupakan mantan camat Muara Bangkahulu kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan agenda pembacaan tuntutan.

Terdakwa Asnawi Amri terlibat tindak pidana korupsi mafia tanah menjual atau menghilangkan aset yang berlokasi di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu.

Citra selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, mengatakan, terdakwa Asnawi terbukti bersalah dan dituntut penjara selama 7 tahun 6 bulan kemudian denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Terdakwa Asnawi terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang tindak pidana korupsi junto pasal 55 sehingga kita tuntut penjara selama 7 tahun 6 bulan,” kata Citra, Kamis (23/6).

Ia menambahkan, tuntutan yang diberikan pada terdakwa Asnawi sama dengan tuntutan yang diberikan oleh terpidana Dewi Astuti yang lebih dahulu menjalani putusan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Tidak hanya itu, tuntutan yang memberatkan terdakwa Asnawi ini adalah kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa cukup besar.

“Tuntutannya sama dengan terpidana Dewi Astuti sebelumnya dan karena kerugiannya cukup besar itu yang menjadi pertimbangan kita menuntut terdakwa Asnawi 7 tahun 6 bulan penjara,” sambung.

Disisi lain, Kuasa Hukum terdakwa Asnawi yakni Joni Bastian mengungkapkan dengan tuntutan yang diberikan JPU, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan menyiapkan materi pembelaan di agenda sidang selanjutnya.

“Kami menghormati tuntutan yang diberikan oleh JPU pada terdakwa. Kita akan mempelajarinya nanti untuk dimasukan dalam nota pembelaan,” ungkap Joni.

Joni Bastian juga menyebutkan ada beberapa fakta persidangan yang tidak dapat dibuktikan dan akan dijelaskan kembali di sidang lanjutan dengan agenda pledoi. Seperti terdakwa menyuruh para saksi-saksi namun pada fakta persidangan hal itu tidak dapat dibuktikan.

Kemudian terkait lahan yang dinyatakan milik pemkot itu hanya berdasarkan peta lokasi bukan sertifikat. Lalu terkait total kerugian, ada kerugian yang tidak cermat dan tidak nyata bahkan tidak jelas.

“Dalam pledoi yang akan dilakukan pada sidang selanjutnya, ada beberapa fakta persidangan yang tidak bisa dibuktikan dan akan kita jelaskan. Karena kekuatan hukum yang menyatakan hal milik itu ada di sertifikat . Sedangkan menurut kami total kerugian itu tidak sesuai fakta baik mulai harga jual beli maupun aset,” tutup Joni Bastian.

Diketahui, terdakwa Asnawi ini merupakan mantan Camat Muara Bangkahulu dan ditahan sejak tanggal 7 Februari 2022 lalu.

Adapun peran Asnawi pada kasus korupsi tersebut mempertemukan Dewi Hastuti yang tak lain adalah istrinya sendiri kepada Lurah Bentiring saat itu dijabat oleh Malidin Sani. Pertemuan tersebut untuk membahas terkait pengurusan sekaligus penyerobotan aset lahan Pemkot seluas 8 hektare di RT 13 Kelurahan Bentiring.

Bahkan dalam kasus korupsi penyelewengan aset lahan pemkot ini merugikan negara Rp 4,7 miliar. Dua orang sebelumnya yang sudah ditetapkan tersangka adalah Malidin dan Dewi Hastuti, terhadap keduanya sudah mendapatkan putusan sampai tingkat kasasi. (TRI).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*