Jurnalis Perempuan Belum Dianggap

TRI/BE- Foto bersama jurnalis perempuan dengan founder bincang perempuan dan yayasan PUPA Bengkulu

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Kondisi kerja media di Provinsi Bengkulu saat ini belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara, aman dan nyaman bagi jurnalis perempuan di Bengkulu.

Pernyataan itu dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Founder Bincang Perempuan Betty Herlina selama periode November 2021. Survey itu melibatkan 29 jurnalis perempuan yang tersebar di Provinsi Bengkulu sebagai responden.

Dikatakan Betty, hasil survei menunjukan bahwa mayoritas jurnalis perempuan di Bengkulu mengakui tingkat kompetensi belum berpengaruh dengan posisi jabatan di media masing-masing dan penentuan posisi jabatan lebih sering dipengaruhi dengan unsur kedekatan.

Bahkan perlindungan keselamatan bagi jurnalis perempuan di Bengkulu bervariasi tergantung kebijakan newsroom masing-masing. Dalam hal ini media perlu memberikan perhatian besar untuk itu, karena jurnalis perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan pelecehan secara verbal maupun nonverbal (sentuhan fisik) saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Dari survey ini beberapa rekomendasi dihasilkan untuk para perusahaan media salah satunya memberikan pengetahuan terkait pemahaman gender, tidak hanya bagi jurnalis perempuan namun juga jurnalis laki-laki, sehingga bisa menciptakan newsroom yang beragam dan menghasilkan pemberitaan yang ramah gender dan berpihak pada minoritas,” kata Betty Herlina dalam diskusi yang digelar pada Jumat (3/12) bertempat di Pari Taman Berkas Kota Bengkulu.

Selain itu, pertambahan media tidak berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah jurnalis perempuan.

Secara kasat mata dapat dilihat ada newsroom yang hanya menyisakan satu jurnalis perempuan di antara 12 jurnalis laki-laki. Bahkan ada pula newsroom yang sama sekali tidak ada jurnalis perempuannya.

Masih kata Betty, ini sebagai akibat adanya diskriminasi dalam proses perekrutan. Meskipun dipotret sejajar, namun jurnalis perempuan menjadi kelompok marginal.

Baik dari segi jumlah, kompetensi, jabatan termasuk rentan dalam keamanan. Jurnalis perempuan kerap dianggap tidak produktif ketika menghadapi masa menstruasi dan kehamilan.

“Secara umum tujuan dari survei ini adalah memetakan kondisi kerja jurnalis perempuan di Provinsi Bengkulu. Kondisi kerja media di Provinsi Bengkulu, belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara, aman dan nyaman bagi jurnalis perempuan di Bengkulu,” sambungnya.

Disisi lain, Direktur Yayasan PUPA Bengkulu Susi Handayani menanggapi hasil survey yang dilakukan oleh Founder Bincang Perempuan. Ia mengatakan bahwa tidak ada toleransi apapun bagi kekerasan terhadap perempuan.

Terlebih dari data yang dihimpun, Dari visualisasi 29 responden, diketahui sebanyak 19 orang atau 65,51% mengaku pernah merasa terancam atau diancam atas pemberitaan yang dibuat selama menjalankan tugas jurnalistik.

“Tidak mentoleransi apapun bentuk kekerasan pada perempuan. Kita harapkan kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk verbal maupun non vernal itu 0 %. Namun kalau sudah 65 % artinya sudah sangat darurat,” kata Susi menanggapi hasil survei Founder Bincang Perempuan.

Sementara dari visualisasi tersebut, diketahui 15 orang responden, jurnalis perempuan 51,72 persen pernah mendapatkan pelecehan secara verbal maupun non verbal (sentuhan fisik) saat menjalankan tugas jurnalistik. Jumlah ini lebih dari separuh responden.

Ini menunjukan selain tidak aman, jurnalis perempuan juga merupakan kelompok yang paling rentan.

Kemudian, ada 12 responden atau 41,37 % mengaku tidak pernah mendapatkan pelecehan secara verbal maupun non verbal (sentuhan fisik) saat menjalankan tugas jurnalistik.

Cukup menarik ada 2 orang responden yakni 6,89 % yang mengaku belum tahu apakah sudah mendapatkan pelecehan secara verbal maupun non verbal (sentuhan fisik) saat menjalankan tugas jurnalistik.

Survey sampel yang dilakukan pada 29 responden  memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Yakni, 4 orang lulusan Diploma, 17 orang lulusan S1, 3 orang lulusan S2 dan ada 4 orang lulusan SMA.

Selain itu 25 responden pernah mendapatkan kesempatan pelatihan atau workshop yang sifatnya dapat meningkatkan kemampuan jurnalistik, sedangkan 4 jurnalis perempuan mengaku tidak pernah mendapatkan kesempatan.

Dari 29 responden, juga menunjukan jurnalis perempuan dengan kompetensi wartawan madya mendominasi yakni sebanyak 13 orang atau 44,82%. Kompetensi madya umumnya dimiliki jurnalis untuk level redaktur ataupun editor, dengan masa kerja diatas 5 tahun. Menyusul jurnalis perempuan yang sama sekali belum mendapatkan kesempatan mengikuti uji kompetensi, yakni 9 orang atau 31,03 persen.

Terakhir ada 5 jurnalis perempuan yang sudah berada di level wartawan utama, 17,24 %, kompetensi ini umumnya dimiliki untuk posisi pemimpin redaksi (pemred). Namun berdasarkan hasil survey dari 5 responden tersebut tidak ada yang berada di posisi pemimpin redaksi.

Hanya ada satu responden yang menempati posisi general manager. Menyusul, ada 2 jurnalis perempuan atau 6,89 % yang sudah mengantongi kompetensi wartawan muda.

Dari hasil tersebut, mayoritas responden mengakui tingkat kompetensi belum berpengaruh dengan posisi jabatan di media masing-masing serta tidak menimbulkan dampak apapun ketika jurnalis tersebut tidak mengikuti uji kompetensi.

Penentuan posisi jabatan lebih dipengaruhi dengan unsur kedekatan atau The Power of Orang Dalam.

Namun ada dua responden yang mengakui tingkat kompetensi berpengaruh dengan posisi jabatan di kantor media masing-masing. (Cw1).







    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*