Gubernur Minta Pembuatan Database dan Sinkronisasi Jalan

Foto Suary/BE : Suasana pembukaan rapat finaslisasi DAK di Aula Rapat Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Gubernur Provinsi Bengkulu DR. drh. Rohidin Mersyah, MMA minta dibuat database dan sinkronisasi perencanaan jalan di Provinsi Bengkulu dalam rapat final penyusunan usulan program dak di aula Rapat PUPR provinsi Bengkulu.

Hal tersebut karena selama ini perencanaan jalan untuk usulan DAK berjalan sendiri – sendiri, ditambahkan kondisi jalan sering kali tidak valid dengan fakta di lapangan sehingga seringkali usulan dari Bengkulu ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Saya minta data base status jalan dan kondisinya sehingga bisa terkoneksi, karena pengusulan DAK harus terkoneksi seperti itu, idealny seluruh jalan terpetakan baik hardcopy maupun softcopynya. Selain itu laporan kondisi jalan tidak valid dan tidak sinkron dalam perencanaan sehingga DAK sering ditolak pusat,” ungkap Rohidin, Kamis (23/6).

Disisi lain Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso sinkroniasi antara Provinsi dan kabupaten kota juga berkaitan dengan status jalan agar tidak adanya tumpang tindih dan juga jalan non status yang akan dipastikan statusnya.

Hal tersebut dikarenakan saat ini surat keputusan jalan nasional sudah dikeluarkan, sehingga dalam 6 bulan kedepan Surat Keputusan Gubernur tentang status provinsi sudah harus diterbitkan, kemudian baru disusul surat Keputusan Bupati atau Walikota untuk status jalan kabupaten /kota.

“Hari ini disinkronkan dengan kabupaten masalah status jalan, mana jalan provinsi dan mana jalan kabupaten karena SK jalan nasional sudah terbit, jadi dalam 6 bulan ini SK jalan provinsi harus terbit kemudian SK jalan kabupaten kota dan juga terdapat jalan non status apakah diambil provinsi atau kabupaten,” jelas Tejo.

Tejo juga menyampaikan saat ini cukup banyak ruas jalan provinsi yang rusak sedangkan anggaran APBD provinsi sangat minim sehingga untuk APBD Perubahan tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebesar Rp 5 M.

“Tahun ini karena minim anggaran kita untuk pemeliharaan jalan kurang optimal sekarang kita ada usulan untuk APBDP 5 Rp Miliar,” ujar Tejo.

Untuk perencanaan tahun 2023 Tejo menyampaikan belum akan melakukan pembangunan jalan baru dan hanya fokus pada perbaikan dan peningkatan status kondisi jalan provinsi sepanjang 1.560 km. Selain itu dengan adanya rapat yang dihadiri seluruh perwakilan dari kabupaten kota di Provinsi Bengkulu pihaknya berharap adanya perencanaan yang terarah sehingga pembangunan jalan dapat terkoneksi dengan baik karena hal tersebut adalah syarat dari Kementerian PUPR.

“Kita belum ada pembangunan jalan baru, harapan kegiatan ini jalan Provinsi dan kabupaten kota bisa terkoneksi jadi sehingga bisa terarah sesuai permintaan dari Kementerian, sedangkan sebelumnya berjalan sendiri – sendiri,” tutup Tejo.(CW2/Suary).



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*