Dewan Tolak Penghapusan Honorer

RIO/BE
ASPIRASI: Sejumlah perwakilan guru honorer Kategori 2 (K2) Provinsi Bengkulu melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menuntut untuk dijadikan sebagai Guru PNS, Desember 2021 lalu.

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Pemerintah pusat mewacanakan menghapus tenaga honorer di lingkup pemerintahan. Ini berdampak hingga di daerah, tak terkecuali Provinsi Bengkulu.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi l DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, SH. MH angkat bicara mengenai wacana tersebut.

Ia menolak untuk wacana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) 2023 mendatang.

“Kalau saat ini belum setuju dengan wacana Kementerian PAN & RB tersebut.
Seharusnya sebelum menggulirkan sebuah wacana, harus dipertimbangkan secara matang,” kata Suimi, Rabu (26/1).

Kemudian, lanjut Politisi PKB itu Kementerian PAN & RB tidak bisa memberlakukan semua daerah itu sama. Sejauh ini keberadaan tenaga honorer mulai dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL) telah berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jika wacana itu benar-benar direalisasikan, pemerintah pusat harus ikut bertanggungjawab ketika angka pengangguran di daerah meningkat,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian PAN tidak bisa memberlakukan kebijakan secara tiba-tiba begitu saja. Apalagi kebijakan seperti itu tanpa memberikan solusi yang real.

“Tidak sedikit masyarakat di Bengkulu ini menggantungkan hidupnya dari pendapatan menjadi honorer,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau wacana itu diberlakukan mereka mau makan apa nantinya, bisa-bisa jadi bandit (Kriminal) nanti karena kelaparan. Harusnya dibekali terlebih dahulu melalui sosialisasi, pemahaman dan solusinya.

” Memang harus bijak tidak bisa sekaligus. Jangan sampai karena beban belanja pegawai harus dipangkas sekalian,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemerintah pusat melalui Kementerian PAN & RB RI untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) yang dimulai pada tahun depan.

“Karena tenaga honorer itu sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pemda,” tutup Rohidin. (HBN)