Badan Bahasa dan Pemprov Bengkulu MoU Pegutamaan Bahasa Negara

Endang/BE
Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai upaya pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara, di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Kamis (21/7).

BENGKULU, BE – Sebagai salah satu uppaya pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara.
Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu melakukan penandatangan komitmen bersama dengan 45 lembaga
lainnya. Salah satunya, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu menjalin kerjasama dengan Pemerintah
Daerah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai upaya
pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara, di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Kamis (21/7).

Gubernur Bengkulu dalam sambutannya mengatakan, kerja sama tersebut penting dilakukan. Sebab,
bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan
di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena bahasa bagian yang tidak lepas dalam kehidupan
sehari-hari.

“Pesannya sangat jelas sekali, yakni utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa
daerah dan kuasai bahasa asing, bahasa juga menjadi cerminan budaya,” kata Gubernur.

Dikatakan Rohidin, keberadaan Kantor Bahasa Provnsi Bengkulu sangat penting untuk menjaga, agar
bahasa Indonesia menjadi bahasa Utama bagi bangsa dan negara. Kemudian, bahasa daerah/bahasa ibu
juga dapat tetap terjaga dari kepunahan. Meskipun begitu, generasi muda sekarang dan masa
ddepan dapat menguasai bahasa asing dikancah internasional.

“Karena bahasa menjadi kunci pembuka untuk bisa berinteraksi dengan baik,” ungkap Rohidin.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof Dr H Endang Aminudin Aziz MA PhD
menuturkan, dari nota kesepakatan bersama 45 lembaga adalah sebagai landasan kerja sama dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan
sastra.

“Tujuan dari nota kesepakatannya terlaksananya program atau kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra di Provinsi Bengkulu,” katanya.

Penandatangan nota kesepakatan sebagai upaya Badan Bahasa melalui Kantor Bahasa Provinsi
Bengkulu, bekerja sama dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk menjadikan
bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan digunakan secara baik benar dan tepat.

“Sesuai dengan konteks keperluannya, kapan bahasa Indonesia digunakan, karena penggunaan bahasa
itu tidak kaku,” katanya.

Disinilah, kata Endang, nota kesepatakan ini penting dilakukan, terutamanya untuk mendorong
kehadiran badan bahasa di Bengkulu. Dengan MoU tersebut, melahirkan kesepakatan bersama 45
lembaga untuk melangkah lebih maju dalam mengisi dan mengembangkan sekaligus menyukseskan
program kerja yang digagas oleh Badan Bahasa.

Dalam kesempatan itu, Endang juga menjelaskan, ruang lingkup dari nota kesepakatan ini meliputi,
Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam bidang Kebahasaan, Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Pelayanan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
Disisi lain, Anggota DPR RI Dewi Coryati MSi, sangat mengapresiasi terlaksananya nota kesepahaman tersebut. Menurutnya, pengarusutamaan bahasa sebagai salah satu giat meningkatkan kesadaraan pengutamaan bahasa di ruang publik dapat terus dilakukan. Harapannya, bahasa Indonesia menjadi nomor satu dan dapat digunakan secara baik dan benar.

“Sosialisasi pendampingan, serta pembelajaran itu sangat penting, karena tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lembaga terkait mendapat penamdapingan selama tiga tahun,” katanya.

Hal yang tidak kalah penting, Badan Bahasa juga sangat kosentrasi dengan keberadaan bahasa daerah. Pasalnya, Indonesia pada umumnya dan Bengkulu, pada khususnya memiliki kekayaan bahasa daerah. Sudah ada 17 terancam punah, diharapkan kedepan ada pelestarian bahasa daerah.

“Kedepan bahasa daerah ini dapat dilestarikan, digunakan dan kemudian menjadi pengaya dalam
berbahasa dan bernegara,” pintanya.

Kepala kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Dwi Laily Sukmawati SPd MHum menuturkan, penandatangan nota kesepakatan merupakan terobosan utama kantor Bahasa setelah pasca pandemi Covid-19 adalah koordinasi dan audiensi.

“Pembinaan bahasa lembaga ini menyasar 45 lembaga yang terdiri dari 15 lembaga pemerintah
(Pemda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata) 20 lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA dan
lembaga swasta,” imbuhnya.

Pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara pada lembaga ini dilakukan secara intensif
oleh kantor Bahasa Provinsi Bengkulu selama tiga tahun kedepan.

“Ditahun ketiga tepatnya pada 2024, ke-45 lembaga yang telah disasar, yang telah berupaya
menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa akan diberikan reward,” katanya.

Penanatanganan nota komitmen bersama itu dilakukan antara Pemprov Bengkulu dengan Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, langsung dilakukan oleh Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin
Mersyah dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof Dr H Endang Aminudin Aziz MA PhD. Diikuti pula kepala lembaga vertikal lainnya, seperti Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu, Dr H Zahdi Taher MHI, Rektor, Sekretaris Daerah Kabupaten/kota, Kepala Badan Penjamin Mutu
Pendidikan, Kepala Badan Guru Penggerak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota, kepala sekolah dan lainnya. (247)

 

 



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*