APBN 2013, Transfer ke Daerah Rp528,6 Triliun

APBN 2013, Transfer ke Daerah Rp528,6 Triliun JAKARTA – DPR menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/10), di gedung parlemen, di Jakarta. “Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2013 disahkan,” kata pimpinan rapat paripurna, Anis Matta.

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara 2013, disetujui Rp1.529.673. 136.330,00.  Rinciannya, penerimaan perpajakan direncanakan Rp1.192.994.119.747.000,00, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp332.195.385.334.000,00 dan penerimaan hibah Rp4.483.631.249.000,00. Anggaran pendapatan negara mengalami kenaikan Rp21,9 triliun.

Sedangkan anggaran belanja negara 2013 disetujui Rp1.683.011.103.699.000,00. Rinciannya, anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan Rp1.154.380.860.433.000,00 dan anggaran transfer ke daerah Rp528.630.243.266.000,00.

Anggaran belanja negara disepakati meningkat Rp25,1 triliun. APBN 2013 mengalami deficit Rp153,3 triliun atau 1,65 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Defisit itu diperlonggar dari rencana semula Rp150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap PDB.

“Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,4 triliun,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, membacakan pendapat akhir pemerintah, pada rapat paripurna.

Agus menerangkan, betapapun besarnya keinginan untuk memperbesar defisit, namun demi menjaga keseimbangan fiskal, penetapan defisit APBN yang tepat dan realistis serta penurunan stok utang terhadap PDB perlu senantiasa menjadi prioritas agenda bersama dalam setiap penyusunan dan pembahasan APBN.

“Karena itu, ekspansi fiskal yang ditempuh harus tetap diletakkan dalam kerangka konsolidasi fiskal, agar tetap dapat menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” ujar Agus. Soal pelonggaran defisit APBN, Agus menyatakan, pemerintah berkeyakinan hal tersebut sekaligus mampu memberikan tambahan stimulus untuk memecahkan masalah-masalah mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memerluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. (boy/jpnn)