Ada Warga Dipasung, Kades Diminta Melapor

BINTUHAN,BE- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Kaur terus melakukan sosialisasi terkait program bebas pasung. Dinsosnakertrans meminta setiap Kepala Desa (Kades) di Kebupaten Kaur, untuk melaporkan ke Dinsos jika memiliki warga  mengalami ganguan jiwa sehingga tak dipasung keluarganya.
“Kami sangat prihatin, masih terjadinya warga dipasung. Para penderita seharusnya mendapatkan hak-hak mereka, seperti pengobatan dan perlakuan layak,” kata Kepala Dinsosnakertrans Kaur Drs Edi Suardi B melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Bohari SAg, kemarin.
Bohari mengatakan kepada setiap Kades yang memiliki warga yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa atau gila agar segera melaporkannya ke Dinsosnakertrans. Jika mengetahui adanya pasien pasung, maka pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah, dan  segera melakukan rujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bengkulu. “Kepada para Kades saya harapkan, jika ditemukan pasien pasung segera lapor ke kami,” himbaunya.
Lanjutnya, pasien maupun keluaraga pasien tidak dipungut biaya alias gratis termasuk biaya transportasi menuju RSJ. Dimana nantinya pasien akan mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
“Selama menjalani perawatan di RSJ pasien tidak akan dikenakan biaya, termasuk biaya transpotasi gratis,”terangnya
Ditambahkanya, masyarakat masih memandang orang yang terkena gangguan kesehatan jiwa adalah sampah masyarakat maupun aib bagi keluarga. Makanya tidak jarang jika dalam keluarga ada  terkena gangguan jiwa, orangnya dipasung. Sebenarnya cara-cara pemasungan itu tidak boleh, karena orang   terkena gangguan jiwa masih bisa disembuhkan. Jadi sangat disayangkan jika masih ada perlakuan yang kurang baik terhadap penderita gangguan jiwa. “Kita melihat ada stigma, kalau terkena gangguan jiwa di tengah masyarakat dan keluarga selalu dikucilkan. Sehingga dengan adanya stigma itu terjadilah diskriminasi oleh keluarga sendiri dan  masyarakat luar,” jelasnya.(618)