80 Desa Blank spot

Foto Hendrik / BE – Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, S.IP, M.AP

BENGKULU, BE – Persoalan blankspot atau titik kosong jaringan telekomunikasi, masih terjadi di Provinsi Bengkulu. Totalnya ada sebanyak 80 desa yang susah jaringan telekomunikasi, termasuk jaringan internet. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP menegaskan, persoalan blankspot jaringan telekomunikasi harus cepat diatasi. Pihaknya menargetkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2024 mendatang tidak ada lagi desa yang tidak ada jaringan telekomunikasi.

“Kita tergetkan bersama dengan DPRD. Tahun 2024 tidak ada lagi desa blankspot,” tegas Dempo kepada BE, kemarin (11/8).

Dijelaskannya, untuk mengatasi desa blankspot, tentu harus menggunakan solusi kreatif dan inovatif. Tentunya dengan keterbatasan APBD Provinsi Bengkulu, juga dibutuhkan biaya murah. Caranya dengan membangun tower base transceiver system secara mandiri di 80 desa tersebut.

“Jika tower BTS itu bisa dibangun, maka semua desa pasti ada sinyal cellular,” ungkapnya.

Dempo menegaskan, desa bebas blankspot itu tujuannya untuk mendukung program pemerintah pusat yang sedang melaksanakan program Satu Data Indonesia (SDI). Terlebih pemprov juga telah memprogramkan hal sama, atas akselerasi program pemerintah pusat dan daerah.

“Jika teratasi, maka akan terwujudnya sarana komunikasi publik yang terintegrasi,” tuturnya.

Dempo mengatakan, jaringan telekomunikasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena atas lancarkanya jaringan telekomunikasi maka ekonomi desa juga secara otomatis akan tumbuh. Begitupun dengan wisata desa, pendidikan dan pelayanan publik akan meningkat.

“Masyarakat tentu akan meningkatkan pengetahuan dari penyampaian informasi yang lebih cepat dan akurat,” tambah Dempo.

Selain mebebaskan desa blankspot, Dempo mengatakan, akan mendukung pemprov dalam memperluas cakupan dan sarana informasi ke publik. Sebab Provinsi Bengkulu membutuhkan brending, agar Bengkulu bisa dikenal luas. Dampaknya tentu akan menarik minat investor datang ke Bengkulu.

“Tidak hanya investor, wisatawan juga akan meningkat dengan informasi yang disajikan tetang Bengkulu. Termasuk memperkenalkan Bengkulu sebagai daerah yang ramah. Sehingga dengan branding Bengkulu yang baik ini akan mendatangkan PAD dan menambah income masyarakat,” ujar Dempo.

Untuk itu, Dempo menegaskan, DPRD Provinsi akan mengawal semua program pemprov terkait baik menyelesaikan desa blankspot maupun brending Bengkulu. Tentunya dengan mendukung anggaran di APBD. Asalkan, pemprov bisa membuat konsep program yang inovatif dan kreatif.

“Silahkan sampaikan program yang kratif dan inovatif. Sehingga anggaran yang dikuncurkan benar-benar bermanfaat untuk semua masyarakat Bengkulu,” tutupnya. (151/adv)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*