78.262 RTM Penduduk Kota Miskin

RATU SAMBAN, BE – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) belum diketuk palu, namun janji pemerintah akan tetap memberikan anggaran subsidi kepada masyarakat miskin dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) terus diperisapkan,rencananya BLT yang akan diserahkan sebesar Rp 150 ribu/kk selama enam bulan lamanya. Untuk mempersiapkan siapa penerima BLT itu, Badan Pusat Statistik kota Bengkulu telah mengirimkan rumah tangga miskin kota Bengkulu ke BPS pusat untuk diverifikasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu, Isbullah SE menuturkan pihaknya telah melakukan pendataan sejak tahun 2011 lalu dalam program perlindungan sosial (PPLS), data itu sebagai acuan dasar ekonomi dan sosial di kota Bengkulu dan akan dimanfaatkan untuk rujukan penerima BLT, penerima beras Miskin, saluran penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM mandiri serta program keluarga Harapan.

Dan sejak adanya rencana kenaikan BBM dan adanya kompensasi BBM kepada warga, wakil presiden Boediono selaku komando tinggi pemberian BLT, maka masing-masing daerah telah diberikan kuota penerima kompensasi BBM sebesar 40 persen dari jumlah data Rumah tangga Miskin dimasing-maisng daerah.

Untuk kota Bengkulu, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 78.262 RTM, data ini setelah melakukan penyempurnaan pendataan dari tahun-tahun sebelumnya, Karena setiap[ daerah diberikan kuota 40% dari jumlah RTM, mestinya Jumlah RTM yang diusulkan ke pusat untuk diverifikasi mencapai 31.304 RTM, sayangnya setelah dicek dilapangan ternyata dari kuota yang diberikan tersebut tidak terpenuhi dan hanya tercatat sebanyak 20.808 RTM yang dinyatakan sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Data itu saat ini sudah dikirim ke pusat untuk diverifikasi, siapa yang layak dinyatakan penerima Bantuan.

Jumlah penerima BLT 20.808 RTM itu diprediksi baka turun dari penerima tahun-tahun sebelumnya, diprediksi penerima BLT dalam kota Bengkulu sebanyak 10-11 ribu RTM. Sedangkan data RTM penerima BLT pada tahun 2005 sebanyak 18.912 Rtm setelah diverifikasi kembali data penerima BLT pada tahun 2009 turun menjadi 13.877 RTM.

Hasil verifikasi sampai saat ini belum disampaikan ke daerah, biasanya nama-nama itu akan dikirim ke daerah setelah launching dari Wapress kemudian nama-nama RTM itu akan dikirim ke daerah melalui website, tahap selanjutnya nama yang diambil berdasarkan byname dan byadress itu akan diserahkan BPS ke wali kota untuk diverifikasi warga yang berhak menerima BLT nantinya. ” BPS memang memberikan data awal, tapi akan diverifikasi kembali oleh pemerintah kota untuk di sahkan dalam bentuk surat keputusan walikota ” terang isbullah.

Diakuinya, Kriteria penerima BLT sendiri tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni berpendidikan tidak tamat atau tamat tngkat Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, lantai rumah tanah, penghasilan dibawah Rp 800 ribu dll ” Ada 14 kriteria penerima bantuan itu, ” terangnya.

Diakui Isbullah, data yang dilakukan oleh petugas itu tak sepenuhnya valid, karena masih ada orang yang mungkin dianggap kaya nantinya tetap ada, karena dibutuhkan kejujuran baik petugas dan responden. ” Ada responden yang mengaku miskin dan ada juga responden yang mengancam petugas untuk masuk dalam pendataan itu walau ia tergolong mampu, ” katanya. (247)

Pemutusan MoU Kop. bangun Wijaya Tunggu SK Menteri
RATU SAMBAN, BE- Tampaknya pemerintah kota tetap akan mempertahankan koperasi bangun wijaya sebagai pengelola auning dipasar Pagar Dewa, meski Koperasi itu dinilai tak cakap dalam mengelola pasar Pagar dewa.

Alasan dipertahankanya Koperasi itu menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, Drs. Sudarto WS menuturkan belum ada pemutusan kontrak kerjasama antara pemkot dan koperasi Bangun wijaya, apalagi utang koperasi bangun wijaya senilai Rp 3 milyar ke berupa dana bantuan bergulir belum dibayar. ” Pemutusan Kontrak Dinkop dan Koperasi Bangun wijaya tidak mudah, harus ada persetujuan dari Kementerian, karena dana Rp 3m untuk bantuan bergulir hingga saat ini masih macet, ” katanya.

Diakui juga saat ini pengurus koperasi itu atas nama Junaidi telah mengundurkan diri, namun surat pengunduran dirinya masih diusulkan dikementerian, sehingga ia tak bisa lepas tangan begitu saja dalam pengelolaan anggaran koperasi bangun wijaya.” Dinkop tengah mengusulkan surat pengunduran diri ketua Koperasi Bangun Wijaya atas nama Junaidi, sekaligus mengusulkan surat penghapusan utang atas dana bergulir sebesar Rp 3 m ke menteri koperasi, ” katanya. Belum ada titik terang atas sinyal penghapusan utang itu, hanya saja kita berharap walau tidak dikembalikan secara utuh, ada keringanan dalam pembayaran, karena jika tidak dibayar akan menjadi temuan dan merugikan keuangan negara, tukasnya. (247)